oleh

Anggota BPD Desa Drunten Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu.”Tidak Mendapatkan Honor”

Indramayu, Teropong Barat.com-Badan Permusyawaratan Desa (BPD),semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa. Secara Yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa,mengacu kepada regulasi desa,yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa:

1) Menggali aspirasi masyarakat;

2) Menampung aspirasi masyarakat;

3) Mengelola aspirasi masyarakat;

4) Menyalurkan aspirasi masyarakat;

5) Menyelenggarakan musyawarah BPD;

6) Menyelenggarakan musyawarah Desa;

7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Namun sangat di sayangkan dari keterangan salah satu anggota BPD ” Warpai Adi Sudirah ” Menjelaskan ketika di wawancarai oleh tim jurnalis MEDIA TEROPONG BARAT,bahwa saya selaku Anggota BPD yang mana di lantik pada bulan mei tgl 13-2014 secara resmi, akan tetapi saya tidak di libatkan di dalam kegiatan perencanaan ( Musdus ) Musyawarah Dusun ” maupun (Musdes ) Musyawarah Desa” berikut dalam kegiatan-kegiatan pemerintan Desa yang terkait dengan BPD.

Kemudian saya tidak pernah menerima honor selama menjadi anggota BPD tetapi di dalam APBDesa honor di anggarkan nominal sebesar 36.000.000 ( Tiga puluh enam juta ) pertahun berikut tambahan dana operasional sebesar 6.000.000- ( Enam juta ) menurut keterangan dari narasumber “Warpai adi sudiroh ” salah satu anggota BPD Desa Drunten Wetan kecamatan gabus wetan Indramayu.

kemudian saudara Warpai menanyakan terkait honor yang selama menjabat sebagai anggota BPD kepada Ketua BPD. Namun jawaban dari ketua BPD Silahkan tanyakan ke Kepada Kepala Desa/Kuwu di karenakan anggaran honor BPD tidak di cairkan imbuh sodara warpai Adi Sudiroh menirukan apa yang di sampaikan oleh ketua BPD Dulkarim.

 

Hingga di turunkannya berita ini belum ada klarifikasi dari pihak Kepala Desa H.Abdul Rohim S.Ag.Mpd. maupun dari Ketua BPD Dulkarim .

{Edo}

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.