oleh

Kekayaan Sri Mulyani Terus Bertambah,Hingga Punya Enam Rumah Di Amerika Serikat

Banten, Teropongbarat.com – Kerusuhan berbau agama yang terjadi akhir-akhir ini mampu menutup gaung pernyataan penasihat mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Sinawatra.

Padahal, pernyataan Justiani atau Liem Siok Lan itu sewajarnya menimbulkan tak hanya polemik, tetapi guncangan atas kesadaran berbangsa.

Menurut Siok Lan, yang menyatakan hal tersebut awal bulan ini, ada bau-bau upaya memperkaya diri pada komitmen-komitmen kerja sama pemerintah RI dengan International Monetary Fund (IMF).

Mantan penasihat Thaksin itu menyatakan hal yang menohok ulu hati, bahwa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani (SMI) mendapatkan komisi atau fee sebesar satu persen dari setiap pinjaman yang diterima Indonesia.

Barangkali karena merasa bahwa praktik tersebut menjadi keprihatinannya yang mendalam, Siok Lan sampai hati untuk menyebutkan mantan Menteri Sri Mulyani sebagai sales promotion girl (SPG)-nya IMF. “Itulah yang membuat ekonomi Indonesia bobrok,” kata Siok Lan, dalam keteranganya kepada media bsknri, Sabtu, (1/8/2020).

Tentu saja tidak pada tempatnya bila Indonesia menelan mentah-mentah pernyataan itu. Tetapi di sisi lain, sangat tak bijak pula bila semua itu berhenti sekadar pada tudingan bahwa Siok Lan hanya mencari popularitas semata.

Urusan itu jelas bukan urusan pribadi antara Siok Lan dan Sri Mulyani, tentu.

Bila benar, ada persoalan besar yang prinsip, dimana nasib negara seolah digadaikan, sementara yang bersangkutan ongkang-ongkang berkubang dolar.

Karena itu, benar apa yang dinyatakan anggota DPR Bambang Soesatyo dalam persoalan ini.

Kata Bambang, pemerintah harus mempertanyakan benar tidaknya apa yang dilansir Siok Lan tersebut kepada Sri Mulyani.

Sekali pun Sri Mulyani saat ini adalah direktur Bank Dunia, dia tetaplah seorang warga negara Indonesia yang terikat hukum positif negeri ini. Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada Sri untuk membersihkan nama dengan membuka kebenaran seputar tuduhan tersebut.

Tentu saja akan lebih valid bila Siok Lan pun diminta memberikan bukti, fakta, terutama data seputar itu. Sebab bila tidak, apa yang dilansirnya hanya akan dimaknai publik sebagai fitnah belaka.

Bila kemudian benar hal itulah yang terjadi, selayaknya pemerintah tak perlu ragu mengkaji ulang semua komitmen IMF-RI yang belum direalisasikan. Senyampang itu, sebuah penyelidikan independen harus dilakukan untuk menghitung seberapa besar negara dirugikan akibat kesepakatan IMF-Sri Mulyani tentang komisi itu.

Semua itu harus dilakukan karena di zaman transparansi dan keterbukaan ini, tak layak seseorang dibunuh karakternya akibat berita yang tak tentu kebenarannya. Siok Lan, tentu harus dimintai tanggung jawabnya dengan membuka data.

Sementara di sisi lain, bila benar, tak layak pula seseorang memanfaatkan jabatannya sebagai seorang pejabat publik, dalam hal ini menteri keuangan, untuk mencari penghasilan tambahan dengan berperan layaknya gadis promosi IMF. Ia harus mempetanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, yang jelas sekali berbau korupsi.

Semoga tak ada lagi peristiwa menyedihkan lain yang terjadi di negeri ini, sehingga membuat kasus yang sangat memiriskan ini terlupakan lagi..

{H. Tommy, SH., LL.M}

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.