oleh

Ketua LSM GEMPUR dan LSM SRDK Menduga Pinjaman Pemkab Agara Rp 30,9 M  Tidak Melalui Persetujuan DPRK

Kasirin sag, Ketua LSM SRDK dan Pajri Gegoh ketua LSM GEMPUR Aceh tenggara

Teropong Barat.com Kutacane Aceh Tenggara | Terkait dengan pinjaman oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara itu sebesar Rp 30,9 Miliyar pada tahun 2019 dan 2020 maka dua Ketua LSM Aceh Tenggara menuding serta menduga bahwa pinjaman tersebut tidak ada  persetujuan dari pihak DPRK Agara.

Sehingga dua Ketua LSM yaitu  Ketua LSM GEMPUR Aceh Tenggara, Pajri Gegoh dengan Ketua LSM SRDK Aceh Tenggara, Kasirin Sekedang, angkat bicara, kedua Ketua LSM ini pada Kamis (9/7/2020), kepada Teropong Barat.com di Kantor PWI Jalan Manunggal No 1 Kutacane mengatakan bahwa mereka  mempertanyakan adanya pinjaman Daerah yaitu  Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara (Pemkab Agara), meminjam uang ke salah satu Bank di Kutacane pada tahun 2019 dan 2020 ini nilainya mencapai Rp 30,9 Milyar.

Sehingga tabir adanya pinjaman inipun terbuka kepublik, karena sudah tertuang didalam salinan APBK Kabupaten Aceh Tenggara per 7 April Tahun 2020, tentang Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dari Pihak salah satu Bank, Senilai Rp.10.900.000.000  (sepuluh miliyar sembilan ratus juta rupiah)  dan penerimaan hasil pinjaman  dan obligasi daerah sebesar Rp. 20 milyar ini terjadi pada tahun 2019 dan pinjam di tahun 2020 sebesar Rp. 10.9 milyar. Terang Pajri Gegoh yang juga di danpingi oleh Kasirin Sekedang.

Mereka berdua yaitu Pajri Gegoh serta Kasirin mengatakan bahwa, memang benar mengenai Pinjaman Daerah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2005, tentang Pinjaman Daerah tapi Peraturan tersebut telah dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah.

Kemudian lebih gamlang lagi di jelaskannya, Pinjaman dalam  jangka menengah merupakan pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yg tidak melebihi sisa masa jabatan Bupati, namun dengan persyaratan harus ada Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan adanya Persetujuan bersama dari pihak legeslatif atau DPRK Aceh Tenggara, kemudian kerangka acuan kegiatan pinjaman itu pengajuannya dalam bentuk Proposal yang dicantumkan dan tujuan penggunaan pinjaman (kredit) tersebut harus jelas, untuk apa penggunaan pinjaman itu?atau seperti untuk membiayai pelayanan Publik yang tidak menghasilkan penerimaan.dan sumber dananya harus jelas.

Sementara pinjaman pertama atau di sebut, Penerimaan Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah tidak dicantumkan dalam APBK Tahun 2020, sebesar Rp 20 Milyar. seberapa besar pinjaman Pemkab Agara itu, kemudian penerimaan pemberian Pinjaman Daerah dari pihak Bank Sebesar Rp. 10,9 milyar dituangkan dalam Ringkasan Dokumen APBK Aceh Tenggara tahun 2020.

Peruntukan dari Pinjaman Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tidak bisa di ubah, jika ternyata ada pinjaman Pertama atau  disebut Penerimaan Pinjaman Daerah yang tidak dituangkan dalam APBK sebelumnya, dan item yang diperuntukan tidak berjalan, maka pinjaman Daerah patut dicurigai ada masalah besar diduga ada niat jahat dari pinjaman tersebut, serta ada unsur korporasi untuk melakukan tindakan korupsi karena ketidak terbukanya antara pihak Eksekutif dan Legeslatif terkait masalah pinjaman Daerah.

Memang benar mengenai Pinjaman Daerah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, tentang Pinjaman Daerah tapi Peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah

Namun sambung Pajri Gegoh bahwa menurut prosedur Pinjaman Daerah Kabupaten Aceh Tenggara itu di duga tidak sesuai Peraturan tersebut diatas, maka itu menandakan ada persoalan hukum, bukan pidana paling tidak ada persoalan hukum administrasi.

Untuk itu saya minta kepada pemkab Aceh Tenggara dalam hal ini Bupati Agara H.Raidin Pinim untuk bisa memberikan penjelasan secara detail dan transparan atau secara terbuka kepada publik, Supaya publik bisa menilai atas penggunaan pinjaman tersebut

Arnol Napitupulu anggota Dprk Aceh Tenggara ketika di mintai keterangan beberapa waktu lalu terkait adanya dugaan pinjaman Pemkab Aceh Tenggara kesalah satu Bank di Kutacane sesuai salinan poto copy APBD tahun 2020, mengaku dirinya tidak pernah mengetahui adanya pinjaman sebesar itu Rp. 30,9 milyar dan kalau pun itu ada pinjaman semestinya ada persetujuan bersama pihak Dewan dengan Pemerintah dan peruntukannya harus jelas untuk membianyai suatu proyek untuk pelanyanan publik.jelas Arnol

Semntara itu ditempat terpisah H. Marwan Husni anggota DPRK Agara dari Partai Amanat Nasional (PAN) juga memberikan keterangan yang sama terkait masalah pinjaman Pemkab Agara malah beliau mengaku heran dan kaget atas dugaan pinjaman yang jumlahnya sangat fantastis itu, karena menurut H. Marwan kalau pun ada pinjaman sebesar itu, seharusnya pihak DPRK Aceh Tenggara sepengetahuan saya tidak pernah ada melakukan pembahasan ataupun persetujuan tentang adanya dugaan pinjaman daerah yang mencapai Rp 30,9 Milyar. hal ini katanya lagi akan menjadi catatan dan masukkan bagi kami sebagai pihak Legeslatif. jelas H. Marwan Husni saat di hubungi oleh Teropong Barat.com lewat ponsel nya pada kamis 9/7/2020.

Kemudian Hattaruddin SE. Ak. MM, yang juga selaku Kepala Badan Keuangan Aset dan Kekayaan Daerah  (Kaban KKAD) Aceh Tenggara saat di Komfirmasi lewat pesan WA beberapa waktu lalu sampai berita ini dikirim belum diperoleh hasil Komfirmasi terkait masalah pinjaman Pemkab Agara tersebut.(Hidayat).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.