oleh

LSM Gempur Minta Polda Aceh Selidiki Dugaan Dana Hibah BOP PAUD 2018/2019 di Dikbud Agara

*LSM Gempur Minta Polda Aceh Cq Dirkrimsus Selidiki dugaan Dana Hibah BOP PAUD 2018/2019 di Dikbud Aceh Tenggara

Aceh Tenggara Teropong Barat  | Ketua LSM Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor (GEMPUR) Kabupaten Aceh tenggara,  meminta kepada pihak Polda Aceh Cq Dirkrimsus untuk secepatnya bisa turun ke Aceh tenggara guna untuk menyelidiki atas penggunaan anggaran dana hibah Biaya Operasional (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun Anggaran (T.A) 2018/2019 senilai Rp. 8.886.000.000 di dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten Aceh Tenggara.

Saya minta pihak Polda Aceh Cq Dirkrimsus untuk datang ke Kabupaten Aceh Tenggara menyelidiki atas penggunaan anggaran BOP PAUD Tahun 2018/2019 senilai miliyaran rupiah,  apakah itu digunakan sudah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.

Kemudian lanjut Ketua LSM Gempur Pajri Gegoh biasanya modus penyalahgunaan atau penyelewengan dana BOP PAUD oleh oknum – oknum tertentu adalah dengan dugaan pemalsuan dokumen, penggelembungan jumlah lembaga PAUD dan jumlah peserta didik, dengan tujuannya agar mereka bisa mendapatkan bantuan lebih banyak. Sebutnya

Sedangkan Peserta didik tahun ajaran 2018 yang terdaftar di dapodik 7.511 anak, untuk satuan biaya BOP PAUD sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) per peserta didik pertahun dan jumlah Lembaga 277 PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 4.506.600.000, Realisasi seratus Persen %

Pada Tahun 2019 jumlah peserta didik 7.299 anak dan jumlah Lembaga 272 PAUD dengan Alokasi Dana BOP PAUD sebesar Rp. 4.379.400.000 Realisasi (83,41) % senilai Rp. 3.652.800.000 yang tidak terserap sebesar Rp. 726.600.000 dari jumlah peserta didik sebanyak 1.211 anak.

Tak hanya disitu sambung Pajri Gegoh soal adanya indikasi kebohongan dari pantauan yg di temukan di lapangan, tidak sedikit Lembaga PAUD tahun 2018/2019 yang tersebar 16 Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara yang memiliki peserta didik sebanyak 12 siswa dan Lembaga PAUD yang sudah tidak aktif lagi.

Selain itu juga mengendus indikasi penyelewengan yang telah dilakukan dengan pemotongan dana bantuan operasional PAUD (BOP) yang disalurkan ke lembaga – lembaga PAUD, tidak sesuai juknis (2018/2019).

Penghitungan alokasi penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kesatuan pendidikan penyelenggara PAUD yang mendapatkan DAK Nonfisik BOP PAUD berdasarkan data Real jumlah anak yang dilayani sesuai dengan data yang ada pada Dapodik PAUD dan Diknas pertanggal 31 Maret 2019 untuk tahap I (Pertama) dan 30 September 2019 untuk tahap II (Kedua), a. Tahap I (Pertama) 50% dari alokasi anggaran, dan b. Tahap II (Kedua) 50% dari alokasi anggaran, tulis Juknis tersebut. Tandas Ketua LSM Gempur Agara.

Untuk itu saya berharap pihak Polda Aceh Cq Dirkrimsus untuk secepatnya dapat turun ke Aceh tenggara supaya kasus BOP PAUD bisa di ungkapkan maka ini bisa menjadi efek jera terhadap pejabat yang hendak ingin melakukan korupsi. (Hidayat)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.